Emil Dardak Kembali Pimpin MES Jatim, Fokus pada Sertifikasi Halal dan Rantai Nilai

Emil Elestianto Dardak kembali memimpin Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Timur untuk periode 2026–2031. Kepemimpinan baru ini penting karena MES Jatim diarahkan membantu menghubungkan UMKM, industri halal, ekonomi pesantren, dan layanan keuangan syariah. Semua elemen itu perlu bergerak dalam ekosistem yang lebih terintegrasi.

Bagi pelaku usaha, fokus tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan di lapangan. Mereka membutuhkan kemudahan memenuhi sertifikasi halal. Mereka juga memerlukan akses dukungan ekosistem. Penguatan hubungan antara produk lokal dan pasar menjadi bagian penting dari agenda ini.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melihat rantai nilai halal sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Penilaian itu muncul karena besarnya peran UMKM dan produk berbasis pesantren di Jawa Timur.

Emil Dardak pimpin MES Jatim dengan agenda sertifikasi halal

Emil dilantik bersama 85 pengurus Pengurus Wilayah MES Jawa Timur di Surabaya. Pelantikan dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat MES yang juga Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti. Sebelumnya, Emil memimpin MES Jatim pada periode 2022–2025.

Pada periode 2026–2031, perhatian MES Jatim akan diarahkan lebih kuat pada pemberlakuan sertifikat halal. Emil menilai banyak UMKM menghadapi kendala memenuhi persyaratan sertifikasi. Padahal, produk yang mereka hasilkan pada dasarnya telah memenuhi prinsip halal.

Kesenjangan antara praktik usaha dan pemenuhan administrasi itu menjadi persoalan penting. Sertifikasi halal tidak hanya menyangkut identitas produk. Sertifikasi juga menjadi bagian dari kesiapan usaha masuk ke rantai pasok yang menuntut standar tertentu.

Dalam konteks ini, kapasitas Jawa Timur memperluas sertifikasi halal diharapkan menjadi penggerak bagi pelaku usaha. Namun, sumber yang tersedia tidak merinci bentuk pendampingan, target jumlah sertifikat, maupun jadwal program MES Jatim.

Rantai nilai halal perlu menyambungkan UMKM hingga industri

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kepengurusan MES Jatim menghubungkan berbagai kekuatan ekonomi dalam rantai nilai halal dari hulu sampai hilir. Sektor yang disebut mencakup UMKM, industri halal, ekonomi pesantren, serta sektor produktif lain di Jawa Timur.

Pendekatan rantai nilai berarti perhatian tidak berhenti pada produk akhir. Ketersediaan bahan, proses usaha, pemenuhan standar, pembiayaan, hingga hubungan dengan pasar perlu bergerak saling mendukung. Bagi UMKM, keterhubungan seperti ini dapat menentukan apakah produk halal bertahan di pasar terbatas atau mampu masuk ke jaringan usaha yang lebih luas.

Jawa Timur memiliki basis ekonomi yang menurut Khofifah banyak ditopang ekosistem halal, UMKM, dan produk pesantren. Karena itu, penguatan ekonomi syariah di daerah tidak diposisikan sebagai kegiatan terpisah. Penguatan itu menjadi upaya merapikan hubungan antarsektor yang sudah ada.

Tantangannya adalah memastikan integrasi itu bisa dirasakan pelaku usaha kecil. Sertifikasi yang sulit diakses atau pembiayaan yang belum menjawab kebutuhan praktis dapat membuat rantai nilai halal belum bekerja optimal. Usaha di tingkat akar rumput berisiko tertinggal dari rantai pasok yang lebih besar.

Halal Industrial Park dan akses keuangan syariah

Selain sertifikasi, Emil menyoroti pengembangan Halal Industrial Park. Kawasan tersebut didorong agar memperoleh insentif fiskal sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK. Menurut Emil, Halal Industrial Park dapat berperan sebagai salah satu sarana mempercepat pemenuhan persyaratan sertifikasi halal.

Gagasan kawasan industri halal menunjukkan pengembangan ekosistem tidak semata bergantung pada setiap pelaku usaha secara terpisah. Jika fasilitas, standar, dan dukungan usaha terkonsentrasi dalam suatu ekosistem, proses pemenuhan kebutuhan halal berpotensi lebih mudah dikoordinasikan.

Meski demikian, pembentukan atau penguatan kawasan belum otomatis menyelesaikan persoalan usaha kecil. Keterhubungan UMKM dengan kawasan industri tetap menjadi pertanyaan. Manfaat insentif bagi pelaku di luar kawasan juga perlu dijelaskan. Mekanisme akses ke rantai pasok mesti dijawab dalam pelaksanaannya.

Emil juga menempatkan keuangan syariah sebagai agenda penting. Ia menyebut masih ada tantangan praktis di lapangan yang perlu direspons bersama oleh MES. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bank Indonesia disebut terus memberi perhatian terhadap pengembangan sektor ini.

Bank Jatim turut disebut sebagai contoh melalui pengembangan Unit Usaha Syariah atau UUS. Kehadiran layanan keuangan syariah relevan bagi ekosistem halal. Pelaku usaha memerlukan pembiayaan dan layanan transaksi yang sejalan dengan kegiatan bisnis mereka.

Arah kerja MES Jatim akan diuji pada manfaat bagi pelaku usaha

Masa jabatan 2026–2031 memberi ruang bagi MES Jatim menerjemahkan agenda besar menjadi manfaat yang lebih terukur. Bagi masyarakat dan pelaku UMKM, ukuran utamanya bukan sekadar keberadaan organisasi atau banyaknya agenda. Ukuran utamanya adalah apakah sertifikasi lebih mudah dijangkau, pembiayaan lebih relevan, dan akses ke ekosistem halal semakin terbuka.

Kolaborasi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bank Jatim, serta pelaku ekonomi lain menjadi modal awal yang disebut dalam pelantikan. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada kemampuan menghubungkan dukungan kelembagaan itu dengan kebutuhan praktis usaha di Jawa Timur.

Kembalinya Emil Dardak sebagai Ketua Umum MES Jatim menandai kesinambungan kepemimpinan organisasi. Fokus pada sertifikasi halal, kawasan industri halal, dan keuangan syariah menempatkan periode baru ini pada agenda yang dekat dengan daya saing UMKM dan penguatan ekonomi halal daerah.