4 Usulan Pajak Agen Asuransi ke DPR 2026

Kebijakan pajak sering kali membuat profesi agen asuransi di Indonesia merasa terjepit. Alasannya cukup logis. Sistem perhitungannya tidak selalu selaras dengan kenyataan kerja mereka di lapangan. Masalah ini akhirnya diangkat ke parlemen.

Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) duduk bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat. Rencananya sudah disiapkan lewat Rapat Dengar Pendapat Umum yang diselenggarakan tanggal 29 September 2026. Ketua komisi yang hadir saat itu adalah Mukhamad Misbakhun. Ia memimpin jalannya diskusi secara langsung.

Nara sumber utama yang tampil dari PAAI adalah Henny Esther Dondocambey. Ia menjabat sebagai Ketua Divisi Investasi dan Perpajakan. Saat itu, Henny membawa kajian hukum, tabel simulasi, dan juga berbagai contoh kasus nyata. Semua itu ditujukan untuk menjelaskan beban yang dipikul oleh para agen asuransi tiap tahun.

Kenapa Pajak Agen Asuransi Jadi Rumit

Poin inti dari seluruh keluhan ini berasal dari dua hal. Yang pertama adalah cara sistem Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Kedua adalah aturan terkait batas omzet tahunan. Kedua hal ini saling berhubungan dan berdampak pada cara para agen bekerja.

Batas omzet tahunan ini diatur dalam Pasal 14 UU PPh. Setiap kali omzet bruto melewati angka 4,8 miliar rupiah, sistem perpajakan berubah total. Sebelum batas tersebut tercapai, para agen biasanya bisa menghitung pajaknya dengan rumus sederhana. Istilah teknisnya disebut dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau NPPN.

Secara garis besar, NPPN membuat proses hitung pajak jadi jauh lebih ringan. Tidak perlu mencatat setiap transaksi keluar masuk secara detail. Namun begitu batas 4,8 miliar terlampaui, sistemnya berubah. Agen wajib menggunakan sistem pembukuan. Ini berarti mereka harus mencatat setiap transaksi ke jurnal dan buku besar secara rinci. Perbedaannya sangat drastis dan menuntut tenaga serta biaya lebih besar.

PAAI menyebut fenomena lonjakan beban kerja seperti ini dengan istilah compliance cliff. Artinya, ketika pendapatan naik melewati batas tertentu, beban birokrasi langsung melonjak tajam tanpa adanya masa transisi yang wajar. Bagi agen yang terbiasa bekerja dengan sistem sederhana, hal ini tentu akan sangat membebani operasional mereka di harian.

Empat Usulan yang Dikemukaan

Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut, PAAI secara resmi menyerahkan empat usulan ke Komisi XI. Tujuannya adalah agar sistem ke depan bisa lebih realistis. Keempat usulan itu memiliki fokus teknis dan tujuan operasional yang jelas.

Usulan pertama berkaitan dengan cara menghitung PPh Pasal 21. Saat ini, para agen dipotong pajaknya dengan persentase tertentu. Namun jumlah potongan itu sering kali tidak sama dengan beban pajak riil mereka di akhir tahun. PAAI mengusulkan agar mekanismenya diubah ke sistem kumulatif atau true up. Dengan sistem ini, jumlah pajak yang dipotong di awal tahun bisa terus menyesuaikan diri. Akhirnya, di akhir tahun, sisa jumlah pajak tidak akan terlampau besar atau sebaliknya tidak banyak kekurangan saat lapor SPT.

Usulan kedua terkait dengan proses transisi aturan omzet. PAAI meminta agar saat omzet melewati angka 4,8 miliar, para agen tidak secara otomatis dipaksa beralih ke sistem pembukuan. Sistem pembukuan dianggap terlalu berat dan menguras tenaga. Mereka mengusulkan agar disediakan jalur transisi yang lebih rasional. Dengan begitu, lonjakan beban administrasi yang merusak ritme kerja tidak akan terjadi.

Usulan ketiga berupa skema perlindungan atau safe harbour. Mereka menawarkan rumus dasar penghasilan neto yang dihitung berdasarkan persentase dari omzet bruto. Angka yang diajukan adalah 52,5 persen. Angka ini ditujukan khusus untuk para agen yang omzetnya sudah melewati batas transisi. PAAI secara tegas meluruskan bahwa angka 52,5 persen sama sekali bukan menjadi tarif pajak. Ini hanyalah angka dasar untuk menghitung besaran penghasilan neto. Tarif pajak yang dipotong akan tetap mengikuti aturan progresif resmi yang ada.

Usulan terakhir adalah soal pemberian insentif kepada masyarakat. PAAI ingin ada dorongan nyata bagi orang untuk berprofesi sebagai agen asuransi secara sah. Tujuannya tentu supaya agen tersebut berlisensi, bekerja secara profesional, dan terkelola dengan baik secara berkelanjutan. Bentuk insentifnya berupa penyederhanaan administrasi, program pengembangan kompetensi, dan juga premi atau reward yang berbasis pada tingkat produktivitas kerja serta perlindungan pelanggan.

Menutup diskusi, Henny menambahkan pesan penting kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa niat PAAI bukan berarti mereka meminta keringanan atau penghapusan pajak. Justru sebaliknya, PAAI mendukung penuh kepatuhan pajak demi memaksimalkan penerimaan negara. Hal yang mereka perjuangkan hanyalah sistem yang lebih adil, prosesnya sederhana, serta mekanismenya terukur. Dengan pola seperti ini, pelaku industri asuransi akan merasa lebih aman secara hukum saat mereka menjalankan pekerjaan setiap harinya.