DPR Soroti Kesenjangan Standar Jalan Tol, ancaman Pemutusan Konsesi belum Pernah Dilaksanakan

SPM Jalan Tol Jadi Sorotan Panja Komisi V DPR RI

Panitia Kerja Jalan Tol Komisi V DPR RI menaruh perhatian pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimum atau SPM di ruas-ruas jalan tol. Berdasarkan penggalangan fakta yang dibahas Panja, hampir seluruh ruas diperkirakan belum akan memenuhi standar tersebut apabila penilaiannya dilakukan melalui audit yang sepenuhnya objektif.

Ketua Panja Jalan Tol Komisi V DPR RI Lasarus menempatkan persoalan ini pada pelaksanaan aturan. Ketentuan mengenai kewajiban pengelola maupun sanksi sebenarnya telah tersedia. Yang menjadi perhatian adalah apakah pemeriksaan dilakukan dengan memadai dan apakah konsekuensi benar-benar dijalankan ketika hasil penilaian menunjukkan ketidaksesuaian terhadap SPM.

Pemutusan masa konsesi menjadi salah satu bentuk sanksi yang disinggung dalam pembahasan. Menurut Lasarus, hingga pembahasan tersebut berlangsung belum pernah ada badan usaha jalan tol atau BUJT yang mengalami pemutusan konsesi berdasarkan persoalan yang dibicarakan Panja.

Penerapan Sanksi Konsesi Dipertanyakan DPR

Ketidaksesuaian terhadap SPM, menurut penjelasan Lasarus, dapat membawa konsekuensi hukum yang serius. Pencabutan izin operasional termasuk di antara konsekuensi yang disebut. Pemutusan masa konsesi juga masuk dalam pembahasan mengenai tindakan terhadap pengelola yang tidak memenuhi ketentuan.

Panja kemudian mempertanyakan bagaimana aturan tersebut dijalankan selama ini. Dalam rapat bersama jajaran Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum, DPR menyoroti belum adanya bukti bahwa masa konsesi pernah diputus terhadap satu pun pengelola terkait persoalan yang sedang dibahas.

Sorotan tersebut memperlihatkan fokus Panja pada hubungan antara aturan dan penerapannya. Ada standar yang harus dipenuhi, ada proses pemeriksaan, dan terdapat kemungkinan sanksi. DPR mempertanyakan bagaimana rangkaian itu diterapkan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan suatu ruas belum memenuhi ketentuan.

Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT ikut disebut dalam konteks tanggung jawab pengawasan. DPR menginginkan mekanisme yang mampu menghasilkan tindak lanjut yang jelas atas kewajiban yang telah ditetapkan bagi pengelola jalan tol.

Penilaian Mandiri BUJT dan Kebutuhan Pembanding

Aspek lain yang diperhatikan adalah cara pemenuhan SPM diperiksa. Mekanisme yang berjalan masih menggunakan penilaian mandiri atau self-assessment dari BUJT. Penilaian tersebut selanjutnya mendapatkan verifikasi dari balai resmi pemerintah.

Bagi DPR, pola tersebut perlu dilengkapi dengan pembanding yang lebih independen. Pemeriksaan kualitas pelayanan dinilai memerlukan mekanisme yang tidak semata-mata bergantung pada pengelola ruas dan proses verifikasi yang telah berjalan.

Lasarus mengusulkan adanya pihak lain yang dapat memberikan penilaian secara netral. Dengan keberadaan pembanding, hasil pemeriksaan terhadap SPM memiliki dasar evaluasi tambahan. Fokus usulan tersebut adalah independensi dalam proses penilaian.

Pemerintah disebut sedang menyiapkan konsultan untuk pengawasan SPM. Dalam pembahasan itu, Lasarus mengusulkan skema pembiayaan melalui APBN dengan penunjukan oleh pemerintah. Pertimbangannya berkaitan dengan upaya menghindari potensi benturan kepentingan antara pihak pemeriksa dan BUJT yang sedang dinilai.

Kualitas Layanan Ikut Dibahas Saat Tarif Berpotensi Disesuaikan

SPM tidak dibahas terpisah dari pelayanan kepada pengguna jalan tol. DPR mengaitkannya dengan kemungkinan penyesuaian tarif. Ketika tarif berpotensi berubah, kualitas layanan juga diharapkan tetap mengikuti standar yang sudah ditetapkan.

Karena itu, evaluasi tidak hanya menyangkut pemenuhan dokumen atau kewajiban administratif. Kondisi pelayanan serta kepatuhan pengelola terhadap SPM menjadi bagian dari perhatian Panja.

Mekanisme pemeriksaan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai status pemenuhan standar suatu ruas. Bila hasil penilaian menunjukkan ketidaksesuaian, tindak lanjutnya juga perlu mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Audit Objektif Menjadi Bagian Penting Evaluasi

Pembahasan Panja pada akhirnya bertumpu pada efektivitas pengawasan. Standar sudah tersedia, tetapi DPR menyoroti cara pelaksanaannya mulai dari proses penilaian hingga tindak lanjut setelah pemeriksaan selesai.

Audit yang lebih objektif menjadi salah satu pokok perhatian. Kehadiran pembanding independen dipandang dapat melengkapi penilaian mandiri BUJT dan verifikasi pemerintah. Dengan skema tersebut, hasil pemeriksaan tidak hanya bersandar pada satu jalur penilaian.

Penerapan sanksi juga tetap berada dalam rangkaian pembahasan. Lasarus menyoroti fakta bahwa pemutusan konsesi belum pernah diterapkan terhadap satu pun BUJT dalam konteks yang dibahas Panja, meskipun kemungkinan sanksi tersebut tersedia dalam aturan.

Dengan kata lain, perhatian Komisi V DPR RI tidak berhenti pada apakah suatu ruas memiliki standar pelayanan. Panja juga mempersoalkan siapa yang menilai, bagaimana pemeriksaan dilakukan, dan apa tindak lanjutnya jika pengelola tidak memenuhi ketentuan.

Pokok evaluasi tersebut mencakup pemenuhan SPM, independensi proses pengawasan, dan pelaksanaan sanksi. Ketiganya dibahas dalam kaitannya dengan pengelolaan jalan tol serta kualitas pelayanan kepada pengguna.